Tujuandasar pemerintahan adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik sehingga setiap anggota masyarakat dapat bahagia. Beberapa tujuan pemerintah adalah sebagai berikut: Kumpulkan pajak dan anggaran dengan cermat sehingga pengeluaran pemerintah tepat sasaran. Buka dan buat pekerjaan sebanyak mungkin agar kebaikan bersama lebih baik. Lembagasosial sering pula disebut sebagai pranata sosial. Secara umum, lembaga sosial atau pranata sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting. Adapun beberapa fungsi dari lembaga sosial antara lain adalah sebagai berikut: (1) memberikan pedoman kepada seluruh anggota Pranatapolitik harus berdiri ditengah-tengah kompetisi yang berlangsung dimasyarakat. Selain itu, pranata politik memelihara peraturan yang memungkinkan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan damai dan tertib. Ciri-ciri pranata politik sebagai berikut. Adanya asosiasi politik yang disebut pemerintah yang aktif. 47 Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia membuat norma-norma yang diyakini sebagai wahyu dari Tuhan. hubungan diatur dalam sebuah pranata, yaitu pranata . A. politik B. pendidikan c. ekonomi d. keluarga e. agama Penjelasan: e 48. Berikut ini adalah fungsi lembaga pemerintahan sebagai pranata politik, kecuali . 5 Lembaga Politik . Secara umum politik sering diartikan sebagai urusan pemerintahan negara. Sedangkan pranata berarti sistem norma atau aturan-aturan yang menyangkut aktivitas masyarakat yang bersifat khusus, seperti dalam ekonomi, pendidikan, kesenian, agama, politik, dan lain-lain. FungsiPranata Politik Berikut ini terdapat beberapa fungsi dari pranata politik, yakni sebagai berikut: Memenuhi kesejahteraan umum. Pranata politik mempersiapkan dan memenuhi bantuan sosial dan bantun keperluan pokok warga masyarakat misalnya sandang, pangan maupun papan. Menjaga ketertiban di dalam kawasan. . Pengertian Pranata Politik, Peran, Fungsi, Ciri & Contohnya Lengkap – Pada pembahasan kali ini akan menjelaskan tentang Pranata Politik. Pranata politik merupakan sebuah lembaga yang mempunyai aktivitas pada sebuah negara yang berkaitan dengan penentuan dan juga jalannya tujuan dari pemerintahan negara itu sendiri. Selain mendefinisikan tentang Pranata Politik. Kami juga akan menjelaskan tentang peranan, fungsi, ciri-ciri dan contoh pranata politik. Untuk lebih detailnya silakan simak ulasan dibawah ini dengan seksama. Pengertian Pranata Politik Pranata politik secara umum yaitu usaha dari kegiatan politik sebagai organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ciri khas khusus dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan dengan bekal ilmu kenegaraan atau tata negara. Di Negara Indonesia, Pranata politik terdiri atas hierarki antara lain Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Ketetapan MPR Undang-Undang Peraturan Pemerintah Keppres Keputusan Menteri Peraturan Daerah Peran Pranata Politik Peranan dari pranata politik antara lain yaitu Merupakan sebuah sarana komunikasi politik Merupakan sebuah sarana sosialisasi politik Merupakan sebuah sarana rekrutmen politik Merupakan sebuah sarana mengatur konflik di masyarakat. Fungsi Pranata Politik Pranata politik mempunyai beberapa fungsi antara lain yaitu Menjalankan kesejahteraan umum. Pranata politik membuat rencana dan menjalankan pelayanan sosial dan memenuhi kebutuhan pokok warga masyarakat seperti sandang, pangan dan papan. Melakukan pemeliharaan ketertiban pada wilayahnya. Pemeliharaan ketertiban dijalankan baik dengan tidak memakai kekerasan persuasif atau dengan paksaan fisik. Pranata politik berbuat sebagai pemaksa hukum dan menyelesaikan konflik-konflik pada masyarakat dengan adil. Melakukan penjagaan keamanan dari serangan pihak luar. Pranata politk dengan alat-alat yang ada berupaya melakukan pertahanan negara dari serangan pihak luar. Melakukan perlindungan dan menyalurkan aspirasi/hak asasi manusia; sesuai dengan UUD 1945, bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam hukum dan definisi itu, maka rakyat memiliki hak berpolitik sejauh tetap mematuhi kaidah-kaidah politik yang sudah menjadi ketetapan. Memberikan pembelajaran politik untuk masyarakat, dalam hal ini rakyat langsung mulai terlibat pada proses menentukan kebijakan. Rakyat diposisikan sebagai subjek dan bukan menjadi objek kebijakan. Dengan cara ini akan tercapai keberhasilan proses pembangunan dan peningkatan stabilitas sosial. Peningkatan kesadaran dalam hal politik didalam masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari tingginya keikutsertaan masyarakat dalam pemilu, kesadaran dalam melakukan pengawasan jalannya pemerintahan dan terdapat tuntutan transparasi dan akuntabilitas pemerintahan. Melembagakan norma-norma dengan jalan Undang-Undang Institutionalize norms through legislation. Menjalankan undang-undang yang sudah disetujui Implement approved laws. Melakukan penyelesaian konflik yang ada di antara warga masyarakat Resolving conflics between citizens Melakukan penyelenggaraan pelayanan umum, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainnya Carry out publik services, such as health car, education, welfare, and so on. Menjalankan perlindungan warga negaranya dari serangan negara asing protect its citizens from foreign attacks Tetap memelihara kesiapsiagaan atau kewaspadaan dalam menghadapi bahaya Maintain preparedness or vigilance in the face of danger. Ciri-Ciri Pranata Politik Pranata politik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu Terdapat asosiasi yang dinamakan dengan pemerintah yang aktif. Terdapat sebuah komunitas manusia yang hidup bersama atas dasar nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama. Pemerintah menjalankan fungsi-fungsi untuk kepentingan bersama umum Pemerintah diberikan wewenang untuk memonopoli pemakaian atau ancaman paksaan fisik. Pemerintah mempunyai wewenang itu hanya pada wilayah tertentu saja. Contoh Pranata Politik Adapun contoh pranata politik antara lain yaitu Eksekutif, yakni badan yang menyelenggarakan pemerintahan Misalnya Presiden atau Perdana Menteri yang dibantu oleh Menteri-Menteri Legislatif, yakni badan yang membuat Undang-Undang. Misalnya DPR, Parlemen dan Konggres. Yudikatif, yakni badan yang mempunyai fungsi mengadili pelanggar Undang-Undang. Misalnya Pengadilan MA dan MK. Militer, yaknik lembaga yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara. Misalnya TNI dan POLRI. Parta Politik, yakni lembaga yang berkaitan dengan proses menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Demikianlah telah dijelaskan tentang Pengertian Pranata Politik, Peran, Fungsi, Ciri & Contohnya Lengkap, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Terimakasih sudah berkunjung dan jangan lupa untuk membaca artikel lainnya. Dalam soal ditanyakan mengenai pranata politik. Pranata politik dibentuk berdasarkan konstitusi dokumen-dokumen dasar atau beberapa kebiasaan sehingga terbentuk struktur dan proses formal legislatif, eksekutif, adminitratif, dan hukum. Beberapa fungsi dari pranata politik sebagai berikut; memelihara ketertiban dalam negeri dan menjaga keamanan luar negeri. mengusahakan kesejahteraan umum. mengatur proses politik. Dengan melihat penjelasan tersebut, jawaban yang termasuk contoh fungsi pranata politik adalah C. Pengertian Pranata Politik dilengkapi dengan fungsi dan contohnya akan kami uraikan secara sederhana agar bisa dengan mudah Anda pahami. Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan simak penjelasannya di bawah ini. Pranata politik adalah sebuah lembaga yang memiliki aktivitas pada sebuah negara yang berkaitan dengan penentuan dan juga jalannya tujuan dari pemerintahan negara itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, silakan simak ulasannya berikut ini. Pengertian Pranata politik merupakan suatu lembaga sosial yang mempunyai kegiatan dalam suatu negara yang berhubungan dengan proses penentuan serta pelaksanaan tujuan dari pemerintahan negara tersebut. Unsur kekuasaan adalah bagian pokok dari kenegaraan. Oleh karena itu sering kali politik diidentikkan dengan kekuasaan, padahal nyatanya tidaklah demikian. Politik merupakan seni dalam memimpin, atau bisa juga disebut sebagai cara untuk menentukan sebuah kebijakan tertentu. Dalam proses pencapaian tujuan kenegaraan, pemerintah memiliki hak untuk memakai kekuasaannya sebagai pelaksana pemerintahan. Dalam mengemban tugas kenegaraan dan pelaksanaan kepemimpinannya, pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan yang memiliki hubungan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah berbagai lembaga politik yang berhubungan dengan kepemerintahan yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Neuman 1986 Menurut Neuman, Pranata Politik merupakan upaya suatu organisasi politik untuk menguasi pemerintahan dan merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan suatu golongan terhadap golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Friedrich 1978 Menurut Friedrich, Pranata Politik merupakan sebuah upaya sekelompok manusia yang terorganisir secara labil untuk merebut atau mempertahankan pengguasan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya dengan memberikan kemanfaatan ideal dan material. Soltau 1985 Menurut Soltau, Pranata Politik merupakan sebuah usaha sekelompok warga negara yang terorganisir dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan. Pranata politik memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut, antara lain Terdapat asosiasi yang dinamakan dengan pemerintah yang sebuah komunitas manusia yang hidup bersama atas dasar nilai-nilai yang menjadi kesepakatan menjalankan fungsi-fungsi untuk kepentingan bersama umumPemerintah diberikan wewenang untuk memonopoli pemakaian atau ancaman paksaan memiliki wewenang itu hanya pada wilayah tertentu saja. Fungsi Pranata politik juga memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut Menjalankan kesejahteraan umum. Pranata politik membuat rencana serta menjalankan pelayanan sosial dan memenuhi kebutuhan pokok warga masyarakat seperti sandang, pangan dan pemeliharaan ketertiban pada wilayahnya. Pemeliharaan ketertiban dijalankan baik dengan tidak menggunakan kekerasan persuasif atau dengan paksaan fisik. Pranata politik berbuat sebagai pemaksa hukum dan menyelesaikan konflik-konflik pada masyarakat dengan penjagaan keamanan dari serangan pihak luar. Pranata politk dengan alat-alat yang ada berupaya melakukan pertahanan negara dari serangan pihak perlindungan dan menyalurkan aspirasi/hak asasi manusia; sesuai dengan UUD 1945, bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Menurut definisi itu, maka rakyat mempunyai hak berpolitik sejauh tetap mematuhi kaidah-kaidah politik yang sudah menjadi pembelajaran politik untuk masyarakat, dalam hal ini rakyat langsung terlibat pada proses menentukan kebijakan. Rakyat diposisikan sebagai subjek dan bukan menjadi objek kebijakan. Dengan cara ini akan tercapai keberhasilan proses pembangunan dan peningkatan stabilitas kesadaran dalam hal politik di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya keikutsertaan masyarakat dalam pemilu, kesadaran dalam melakukan pengawasan jalannya pemerintahan dan terdapat tuntutan transparasi dan akuntabilitas norma-norma dengan jalan Undang-Undang Institutionalize norms through legislation.Menjalankan undang-undang yang telah disetujui Implement approved laws.Melakukan penyelesaian konflik yang ada di antara warga masyarakat Resolving conflics between citizensMelakukan penyelenggaraan pelayanan umum, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainnya Carry out publik services, such as health car, education, welfare, and so on.Menjalankan perlindungan warga negaranya dari serangan negara asing protect its citizens from foreign attacksTetap memelihara kesiapsiagaan atau kewaspadaan dalam menghadapi bahaya Maintain preparedness or vigilance in the face of danger. Contoh Berikut ini adalah beberapa contoh dari pranata politik di Indonesia Eksekutif, adalah badan penyelenggara pemerintahan. Contohnya seperti Presiden dan wakilnya yang dibantu oleh adalah badan pembuat Undang-Undan. Contohnya seperti DPR, MPR dan adalah badan yang berfungsi mengadili pelanggar Undang-Undang. Contohnya Pengadilan, MA dan adalah lembaga yang berhubungan dengan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara. Contohnya TNI dan POLRIPartai Politik, adalah lembaga yang berhubungan dengan penyaluran aspirasi masyarakat. Hai Sobat Zenius! Elo tahu kan, bahwa kita sebagai manusia memiliki kepentingan untuk menyuarakan aspirasi kita. Nah, untuk melakukan hal tersebut pasti akan sangat merepotkan kalau kita masing-masing harus menyuarakannya secara langsung, belum lagi nanti elo bakal bingung nih “kemana ya pendapat gue ini harus gue sampaikan?” Maka dari itu, untuk mengatur dan menampung aspirasi yang kita miliki muncullah lembaga politik di masyarakat. Kali ini gue bakal ngajak elo buat cari tahu, apa yang dimaksud dengan lembaga politik? Nggak perlu lama-lama lagi, elo bisa baca penjelasan gue berikut ini! Yuk, ita pelajari materi tentang lembaga politik! Dok. Istock Pengertian Lembaga PolitikFungsi Lembaga PolitikContoh Lembaga Politik Contoh Soal Lembaga Politik dan Pembahasan Pengertian Lembaga Politik Apa yang dimaksud dengan lembaga politik? Sebelum masuk ke lembaga politik, gue mau ngingetin elo dulu tentang apa itu lembaga sosial itu sendiri. Lembaga sosial merupakan suatu sistem dari kumpulan norma, nilai, maupun hubungan sosial yang mengatur. Artinya adalah lembaga sosial merupakan kelompok-kelompok sosial yang berfokus pada ranah tertentu dalam rangka pemenuhan kehidupan masyarakat. Nah, sekarang kita bahas nih. Apa itu lembaga politik? Lembaga politik adalah suatu badan yang mengatur pelaksanaan perpolitikan. Maksudnya adalah lembaga ini secara khusus berdiri untuk fokus pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang berhubungan dengan kehidupan politik, termasuk juga pengaturan atas kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Terus apa dong hubungannya dengan aspirasi seperti yang gue singgung di atas tadi? Jadi Lembaga politik ini memiliki tujuan, tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan aspirasi dari masyarakat. Pemerintah memiliki tugas memberikan pelayanan lewat kebijakan dan masyarakat berhak untuk melakukan koreksi atas kebijakan tersebut. Selain lembaga politik, ada juga lho lembaga sosial lainnya, elo bisa kepoin di sini. Contoh Lembaga Politik Arsip Zenius Seperti lembaga sosial lainnya, lembaga politik tentu juga memiliki fungsi tersendiri. Fungsi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi manifes dan fungsi laten. Apa ya bedanya? Fungsi manifes adalah fungsi yang dikehendaki dan disadari dari adanya lembaga ini, sedangkan fungsi laten merupakan fungsi yang bukan merupakan tujuan utama dari munculnya lembaga ini. Nah, berikutnya yuk kita bahas apa aja sih fungsi manifes dan fungsi laten dari lembaga politik? Fungsi Manifes Lembaga Politik Menciptakan kesejahteraan umum, yang mana segala aktivitas politik yang ada harus berdasarkan prinsip keamanan masyarakat, lembaga politik memiliki fungsi untuk menjaga keamanan masyarakat dari kelompok luar atau external security. Hal ini dapat dilakukan dengan diplomasi atau bahkan perang jika norma melalui undang-undang yang disampaikan badan legislatif dan melaksanakannya. Fungsi Laten Lembaga Politik Menciptakan adanya stratifikasi kekuasaan status quo, yaitu keadaan saat ini dari situasi tertentu yang tidak seharusnya berkembang secara alami menuju keadaan lain. Baca Juga Pengertian dan Fungsi Lembaga Keluarga – Materi Sosiologi Kelas 10 Contoh Lembaga Politik Nah, Sobat Zenius, sampai di sini elo pasti udah punya bayangan ya tentang lembaga politik? Sekarang gue akan ngasih salah satu contoh dari lembaga politik biar elo makin tercerahkan. Salah satu contoh lembaga politik adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau sering disingkat sebagai DPR. Lalu apa sih fungsi DPR? Dikutip dari website resminya, wewnang, fungsi, dan tugas DPR meliputi beberapa hal, yaitu Fungsi Legislatif, meliputi Menyusun Program Legislasi Nasional Prolegnas.Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang RUU.Menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.Membahas RUU yang diusulkan oleh presiden ataupun UU bersama dengan atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi UU. Fungsi Anggaran, meliputi Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan presiden.Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Fungsi Pengawasan, meliputi Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. Fungsi lainnya, meliputi Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyatMemberikan persetujuan kepada presiden untuk 1 menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain; 2 mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi pertimbangan kepada presiden dalam hal 1 Pemberian amnesti dan abolisi; 2 Mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh 3 tiga orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke presiden. Gedung DPR Arsip Zenius Baca Juga Fungsi dan Macam-Macam Institusi Sosial – Materi Sosiologi Kelas 10 Contoh Soal Lembaga Politik dan Pembahasan Gimana? Udah paham kan sekarang tentang apa itu lembaga politik? Nah, buat ngecek pemahaman elo, gue kasih contoh soal ya. Contoh dari fungsi manifest lembaga politik berupa external security yang tepat adalah …. A. Perubahan kebijakan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak B. Hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Malaysia C. Mengatur proses audiensi untuk menampung aspirasi masyarakat D. Operasi pasar untuk mengontrol harga penjualan barang-barang Jawaban B. Hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Malaysia Pembahasan External security merupakan fungsi lembaga politik untuk menjaga keamanan dari luar masyarakatnya. Bisa melalui cara koersif lewat pertahanan angkatan bersenjata, atau diplomatis dengan menjalin relasi dengan berbagai negara bangsa lainnya. Lewat kerjasama dan hubungan diplomasi, maka setiap negara akan mencoba untuk menempuh jalur damai dalam menyelesaikan masalah internasional. 2. Salah satu fungsi manifes lembaga politik adalah …. A. Menciptakan adanya stratifikasi politik. B. Menjaga kekuasaan status quo. C. Menciptakan kesejahteraan umum. D. Menimbulkan perebutan kekuasaan. Jawaban C. Menciptakan kesejahteraan umum. Pembahasan Fungsi manifes merupakan fungsi yang disadari dan dikehendaki. Fungsi manifes lembaga politik, antara lain Menciptakan kesejahteraan umum, dimana segala aktivitas politik yang ada harus berdasarkan prinsip keamanan masyarakat, lembaga politik memiliki fungsi untuk menjaga keamanan masyarakat dari kelompok luar atau external security. Hal ini dapat dilakukan dengan diplomasi atau bahkan perang jika norma melalui undang-undang yang disampaikan badan legislatif dan melaksanakannya. Wah, nggak kerasa kita udah di penghujung materi nih, gimana elo pasti udah paham dong tentang lembaga politik? Kalau elo masih kepo tentang materi ini, elo bisa langsung aja intip video pembelajarannya dengan klik di banner di bawah ini ya! Baca Juga Fungsi Lembaga Agama dan Pengertiannya! – Materi Sosiologi Kelas 10 Pranata politik adalah serangkaian peraturan, baik tertulis ataupun tidak tertulis yang berfungsi mengatur semua aktivitas politik dalam masyarakat atau negara. Pranata yang memegang monopoli penggunaan paksaan fisik dalam suatu wilayah tertentu. Dengan demikian istilah pranata pemerintahan, politik, negara, maksudnya sama, dan dalam hal ini disebut sebagai pranata politik, karana dalam istilah politik sudah tercakup istilah pemerintah, negara, kekuasaan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Supaya pengaturan berhasil, kelompok pengatur harus memiliki kewenangan untuk melaksanakan paksaan fisik kepada orang yang diatur. A. Ciri-ciri dan Fungsi Pranata Politik Pranata politik dibentuk untuk menyelenggarakan lepentingan bersama bukan kepentingan individu/ golongan tertentu. Pranata politik harus berdiri ditengah-tengah kompetisi yang berlangsung dimasyarakat. Selain itu, pranata politik memelihara peraturan yang memungkinkan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan damai dan tertib. Ciri-ciri pranata politik sebagai berikut. Adanya asosiasi politik yang disebut pemerintah yang aktif. Adanya suatu komunitas manusia yang hidup bersama atas dasar nilai-nilai yang disepakati bersama. Pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan bersama umum. Pemerintah diberi kewenangan untuk memonopoli penggunaan atau ancaman paksaan fisik. Pemerintah mempunyai kewenangan tersebut hanya pada wilayah tertentu. Pranata politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Melaksanakan kesejahteraan umum. Pranata politik merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan pokok warga masyarakat seperti sandang, pangan dan papan. Memelihara ketertiban di dalam wilayahnya. Pemeliharaan ketertiban dilaksanakan baik dengan tidak menggunakan kekerasan persuasif maupun dengan paksaan fisik. Pranata politik bertindak sebagai pemaksa hukum dan menyelesaikan konflik-konflik dalam masyarakat secara adil. Menjaga keamanan dari serangan pihak luar. Pranata politik dengan alat-alat yang dimilikinya berusaha mempertahankan negara dari serangan pihak luar. Dalam pranata politik terdapat struktur kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, pranata politik juga mempunyai fungsi tersembunyi sebagai salah satu kriteria untuk membuat stratifikasi sosial Pranata politik juga berfungsi tersembunyi sebagai saluran mobilitas sosial. B. Cara Pembentukan Negara Proses pembentukan suatu pranata politik ialah pembentukan suatu bangsa nation dalam kerangka pembentukan suatu negara. Cara pembentukan negara sebagai berikut. Mengusahakan adanya persamaan nilai, norma atau sejarah. Hal itu dapat dilakukan melalui pengajaran di sekolah-sekolah ataupun media massa. Membentuk tentara nasional yang merupakan tulang punggung suatu negara merdeka yang mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Mengadakan kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek yang sesuai dengan kehendak warga masyarakat, misalnya membangun pusat-pusat pemerintahan, membangun jalan-jalan, bendungan, irigasi, pabrik, dan sarana ibadah. Mengadakan pendidikan bela negara dengan mengadakan upacara pengibaran bendera di sekolah-sekolah. Cara-cara mempertahankan kekuasaan, antara lain Mengadakan sistem baru yang dapat memperkokoh kedudukan penguasa; Melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik; Mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal; dan Menghilangkan peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik, yang merugikan kedudukan penguasa. Peraturan tersebut diganti dengan peraturan baru yang akan menguntungkan penguasa. Fungsi lembaga politik yang merupakan wujud nyata pelaksanaan pranata politik, yaitu sebagai berikut. Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara para warga masyarakat. Menyelenggarakan pelayanan sosial, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Melaksanakan undang-undang yang telah disahkan. Melembagakan norma melalui undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain. Mewaspadai dan selalu siaga terhadap bahaya-bahaya yang mengancam. Pranata politik ini muncul karena adanya kepentingan dan tujuan warga masyarakat itu untuk mengatur, menertibkan, dan membangun warga masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam masyarakat/negara ada pembagian kekuasaan, yang terdiri atas Kekuasaan eksekutif kekuasaan pelaksana undang-undang, Kekuasaan legislatif kekuasaan pembuat undang-undang, dan Kekuasaan yudikatif kekuasaan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Ketiga sistem pembagian kekuasaan ini disebut trias politika, yang dipelopori oleh seorang filsuf Yunani Kuno, Montesquieu. 3. Fungsi Kekuasaan Eksekutif Kekuasaan eksekutif menurut Soerjono Soekanto adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk melaksanakan norma-norma hukum melalui wakil-wakilnya yang duduk di pemerintahan, Peranan presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/ kepala desa, RW, RT, pimpinan suatu instansi, ketua organisasi, tokoh masyarakat, kepala suku, pemangku adat, beserta aparat pemerintahan lainnya sangat penting peranan dan kedudukannya dalam kehidupan suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Peranan kekuasaan eksekutif beserta lembaga dan aparat-aparatnya sebagai pranata politik sangat menentukan terhadap maju mundurnya suatu masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Fungsi Kekuasaan Legislatif Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk membuat norma-norma undang-undang melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Tugasnya merumuskan garis-garis besar program pembangunan, merumuskan GBHN, dan norma-norma hukum undang-undang bagi masyarakatnya yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga kekuasaan eksekutif pemerintah untuk dilaksanakan. Lembaga kekuasaan legislatif sebagai pranata politik peranannya sangat menentukan dalam membangun kehidupan sosial masyarakat, melalui fungsinya sebagai perumus kebijakan, pengatur, dan pengendali kekuasaan eksekutif. Jika lembaga kekuasaan legislatif ini tidak ada, tentu kekuasaan pemerintah menjadi tidak terbatas. Contoh Pengendalian sosial yang dilakukan lembaga legislatif antara lain adanya hak mosi tidak percaya, hak referendum terhadap lembaga eksekutif. 5. Fungsi Kekuasaan Yudikatif Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam lembaga Mahkamah Agung MA. Lembaga ini berperan sebagai alat pengendali sosial, yang pelaksanaannya dilakukan terhadap lembaga kekuasaan eksekutif. Lembaga ini mempunyai wewenang untuk menegur, menasihati, atau memberi saran-saran kepada pemerintah dalam kaitan pelaksanaan GBHN dan undang-undang hasil produk lembaga legislatif. Lembaga yudikatif ini bersifat independen, artinya kekuasaannya tidak dibatasi, baik oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, tetapi dibatasi oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari semua norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat/negara Indonesia.

fungsi lembaga pemerintah sebagai pranata politik sebagai berikut kecuali